Breaking News
recent

Myanmar Klaim Tak Ada Bukti Penyiksaan Rohingya



Organisasi HAM menyebut pemerintah Myanmar mencoba membersihkan bukti guna menutupi kebenaran terkait penganiayaan Rohingya di Rakhine.

Pernyataan ini menyusul bantahan dari pemerintah Myanmar setelah komisi dari pemerintah mengklaim tak menemukan bukti terpercaya terkait penganiayaan di provinsi utara tersebut.

Pemerintah Myanmar Negara Bagian Rakhine menyimpulkan bahwa sejauh ini mereka tidak menemukan bukti yang menunjukkan terjadinya genosida atau pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap kelompok minoritas Rohingya.

Dalam laporan sementara, komisi penyelidik itu tidak menyinggung sama sekali tuduhan-tuduhan bahwa pasukan keamanan membunuh penduduk sipil sebagai tindakan balasan atas serangan militan Rohingya terhadap penjaga pos perbatasan.

Sekitar 65 ribu warga minoritas muslim etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh sejak tentara Myanmar menyerbu ke Negara Bagian Rakhine tiga bulan lalu.

Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dikutip Aljazeera, Selasa, 10 Januari 2017, menyebutkan sebanyak sepertiga dari jumlah itu, atau 22 ribu orang, lari ke Bangladesh pada pekan lalu.

Pengumuman pada Senin ini bersamaan dengan rencana lawatan Utusan HAM PBB untuk Myanmar, Yanghee Lee, selama 12 hari.

“Pada 5 Januari, sekitar 65 ribu warga etnis Rohingya memenuhi kamp pengungsi di Cox’s Bazaar, wilayah selatan Bangladesh,” demikian pernyataan Kantor Koordinasi urusan Kemanusiaan (OCHA).

Eksodus besar-besaran ini terjadi setelah tentara mencari pelaku serangan yang menewaskan sedikitnya sembilan polisi di Rakhine pada Oktober tahun lalu.

Namun sejumlah media, saksi mata, dan pegiat hak asasi manusia melaporkan militer Myanmar melakukan sejumlah kejahatan kemanusiaan, termasuk pembunuhan dan pemerkosaan, dalam operasi kali ini.

Laporan ini membuat sejumlah negara muslim anggota ASEAN, seperti Malaysia dan Indonesia, mendesak pemerintahan Aung San Suu Kyi segera bertindak.

Pemerintah baru Myanmar balik menuding bahwa tudingan itu palsu dan menyebut dalam laporan pekan lalu tidak ada bukti soal kejahatan kemanusiaan seperti pemerkosaan.
KOMENTAR
Powered by Blogger.